Reformasi Sistem Transportasi Umum Sebagai Upaya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Oleh: Muhammad Subair

Transportasi darat merupakan salah satu sektor tekhnologi yang terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan jenis kendaraan yang semakin banyak dan arus lalu lintas yang dari hari ke hari semakin padat. Inovasi dalam bidang ini berjalan terus-menerus seiring dengan kebutuhan manusia akan daya jangkau dan jelajah yang semakin besar. Akan tetapi di sisi lain, apabila tidak ditangani dengan baik tekhnologi ini dapat berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat berbahaya.

Pernyataan diatas tidak berlebihan, menurut data yang diperoleh setidaknya di seluruh dunia setiap tahunnya korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas hampir mencapai angka 1 juta. Di Indonesia sendiri menurut data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan (Ditjen Hubdar Dephub) rata-rata korban meninggal dunia dalam 1 tahun sejumlah 10.696 jiwa atau setiap harinya lebih dari 20 keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya. Bahkan menurut prediksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian tertinggi pada tahun 2020 yang akan datang.

Sebagaimana kita ketahui faktor human error merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan. Manusia disini memang identik dengan pengemudi, tetapi sebenarnya termasuk juga di dalamnya penumpang, pejalan kaki, pedagang di sekitar jalan, polisi, pemborong jalan sampai pemerintah sebagain penentu kebijakan. Selain itu faktor jalan, kendaraan, cuaca, peraturan dan lingkungan juga merupakan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Namun semuanya tetap saja kembali ke faktor manusia, karena semua faktor lain seharusnya dapat diantisipasi dan dikendalikan oleh manusia.

Berbagai upaya penanganan terus dilakukan

Kecelakaan lalu lintas yang didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas sebagai "suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda", memang menjadi perhatian semua pihak yang menjadi stakeholders angkutan jalan. Sejumlah riset dan kebijakan untuk menangani masalah lalu-lintas ini terus dilakukan, mulai dari perbaikan peraturan, perencanaan dan desain jalan untuk keamanan, audit keamanan, sampai inovasi tekhnologi dan desain kendaraan yang makin pintar sehingga mampu mengurangi jumlah dan korban kecelakaan.

Kalau kita analisa permasalahan lalu lintas di negara kita sebenarnya bukan pada peraturan yang berlaku. Peraturan lalu lintas kita tidak jauh berbeda dengan negara lain yang memiliki tingkat keselamatan lalu lintas yang lebih baik. Masalah utamanya lebih dikarenakan lemahnya mekanisme control akibat rendahnya kesadaran dan kedisiplinan aparat dan pengguna jalan. Untuk itu usaha untuk meningkatkan kesadaran aparat dan pengguna jalan perlu menjadi perhatian khusus apabila ingin menyelesaikan permasalahan keselamatan lalu lintas di negara kita tercinta ini.

Salah satu metode penangan permasalahan lalu lintas adalah 3 E, yakni kombinasi dari engineering, education dan enforcement. Yakni, keterpaduan antara aspek tekhnologi yang terdiri dari inovasi kendaraan dan pengaturan prasarana jalan, pendidikan kesadaran berlalu lintas serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar peraturan lalu lintas.

Disamping itu usaha yang dapat ditempuh adalah dengan mengurangi jumlah dan intensitas kendaraan di jalan raya. Pengurangan jumlah kendaraan bermotor, khususnya di sejumlah tempat di mana pengguna jalan berisiko mudah terkena kecelakaan atau yang dikenal dengan black area diyakini dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas. Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan mode dan perjalanan yang lebih aman. Penyediaan transportasi publik baik dengan menggunakan bus ataupun kereta akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya, yang berarti mengurangi risiko kecelakaan lau lintas. Sebagaimana yang dilakukan negara maju, dimana kebijakan transportasi nasional merupakan gabungan antara kombinasi dari peyediaan sarana transportasi umum yang baik dan memperbaiki fasilitas bagi pejalan kaki dan rute bersepeda.

Pembenahan trasportasi umum

Fenomena yang umum terjadi di kota-kota di Indonesia, kendaraan umum ukurannya kecil akan tetapi berjumlah sangat banyak, tidak seimbang dengan jumlah penggunanya. Transportasi umum lebih dititikberatkan pada kepentingan bisnis, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, termasuk kepentingan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen. Di satu sisi, pemberian izin trayek merupakan kesempatan bagi para pejabat untuk mendapatkan pemasukan, di sisi lain, pemberian izin trayek juga memberikan kesempatan menerapkan kebijakan populis yang mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Namun, akibat dari kebijakan itu hamper tidak pernah diperhitungkan. Yakni, jumlah kendaraan kecil yang begitu banyak sehingga akhirnya menjadi biang kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas.

Masalah semakin bertambah dengan kurang disiplinnya pengemudi kendaraan umum, hal ini dapat kita lihat dari semakin tingginya angka kecelakaan yang melibatkan transportasi umum yang berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh supir. Pelanggaran yang dilakukan mulai dari gaya menegemudi yang ugal-ugalan, ketidaklengkapan surat-surat, jumlah muatan yang melebihi batas, pelanggaran markah jalan, maupun perlengkapan dan kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Di mata supir angkutan umum, penumpang yang berdiri di pinggir jalan seolah-olah seperti uang yang berceceran dipinggir jalan yang harus dikumpulkan sebanyak dan secepat mungkin. Soal kapasitas penumpang dan peraturan lalu lintas menjadi tidak penting. Rebutan penumpang dengan cara berhenti sembarangan dan kebut kebutan sangat membahayakan penumpang dan pengguna jalan lain.

Untuk itu pihak yang berwenang harus mengambil tindakan tegas terhadap supir angkutan yang melanggar peraturan, sebab bahaya yang ditimbulkannya bisa sangat besar. Sistem kebijakan pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk pengemudi angkutan umum juga harus diperbaiki. Pengujian untuk mendapatkan SIM tidak hanya menyangkut kemampuan mengemudi akan tetapi juga harus dilakukan pengujian mental, khususnya bagi pemohon SIM B.I dan B.II.

Selain kenyamanan dalam perjalanan, kalau dihitung-hitung ongkos dan waktu yang diperlukan apabila menggunakan kendaraan umum akan jauh lebih besar ketimbang dengan kendaraan sendiri. Belum lagi tingkat kejahatan seperti pencopetan di atas kendaraan umum yang semakin meningkat. Kesemua faktor tersebut tentu saja menjadi pertimbangan masyarakat sehingga lebih cenderung memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi ketimbang harus menggunakan kendaran umum.

Oleh karena itu pemerintah dan pihak swasta perlu bekerjasama untuk memikirkan dan selanjutnya menghadirkan sistem transportasi umum yang lebih baik. Sudah saatnya di setiap kota diciptakan sebuah transportasi massal yang dikonsep dengan matang untuk mengatasi problem lalu lintas dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lebih aman dan nyaman. Walaupun belum berjalan secara maksimal "transjakarta" yang mengadopsi "transmilenio" yang telah teruji memperbaiki sistem lalu lintas di kota Bogota (Ibu kota Kolombia) dapat dijadikan contoh yang baik. Cuma untuk selanjutnya perlu dilakukan sedikit penyesuaian sistem dan kebijakan tergantung kondisi masing-masing kota.

Dan yang tidak kalah penting adalah keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat yang akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat akan merasa memiliki suatu program jika dilibatkan sejak awal dan diperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak kebijakan dari pemerintah yang sebenarnya sudah sangat baik, akan tetapi karena kurangnya sosialisasi sehingga disikapi negatif oleh masyarakat. Untuk kedepannya diharapkan agar seluruh elemen dapat bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. (MuhammadSubair)